penetapan atau pemilihan

Keberadaan DIY memang memiliki nilai historis yang cukup menentukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dalam upaya penjajahan kembali oleh belanda. Selain itu DIY adalah wilayah kerajaan yang tidak sepenuhnya di jajah belanda. Dengan demikian sebenarnya apabila DIY tidak menyatakan diri mendukung dan bergabung dengan Indonesia tetapi mau merdeka sendiri maka kemungkinan besar sejarah akan berbeda dengan saat ini. Selain itu keberadaan sri sultan HB IX yang merupakan raja Jogjakarta,dalam rangka mendukung kemerdekaan sangat terasa saat itu.

Alasan tersebut bukanlah alasan yang cukup mendasar, sebab daerah-daerah lain pun juga demikian, mereka berjuang mati matian melawan belanda. Sebagai seorang pahlawan pengorbana sri sultan HB IX merupakan wujud kepahlawanan. Apabila sri sultan tidak melakukan hal itu dapat saja beliau dianggap sebagai penghianat pejuang.

Alasan kepahlawanan sebagai dasar penetapan sri sultan HB IX dan pakualam sebagai kepala daerah bukanlah suatu alasan yang patut diperjuangkan karena akan menimbulkan kecemburuan pada daerah lain. Sebab dengan demikian maka kerajaan lain diluar DIY dingggap tidak berjuang. ( Dr Inu kencana syafii)

Dengan diadakannya Pemilihan langsung ini tentu akan mempermudah melakukan proses check and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemilihan langsung, akan menetapkan Sultan setara dengan Gubernur lainnya yang tak kebal terhadap krtitik. pemilihan langsung kepala daerah adalah cara yang tepat dan pantas berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi spirit pemerintahan demokratis konstitusional.

Oleh karena itu pemerintah harus bersikap arif agar dapat menghargai sensitivitas masyarakat DIY yang masih banyak meminta agar gubernur DIY ditetapkan bukan dipilih secara langsung. Untuk menghargai masyarakat diperlukan masa transisi beberapa tahun untuk menerapkan sistem pemilihan di DIY. Dengan adanya masa transisi maka dualisme pemerintahan DIY dengan pengangkatan gubernur utama dan wakil gubernur Utama DIY tidak perlu ada. Dualisme pemerintahan itu, bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai demokratis konstitusional maupun efisiensi pemerintahan. pemilu kada merupakan koreksi dari pelaksanaan pemilihan melalui DPRD.

Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam tetap harus ditempatkan sebagai figur pemersatu. Biarlah mereka berdua tetap menjadi tokoh bagi keistimewaan itu sendiri. Keduanya tetap sebagai kepala wilayah.  Lalu pemerintahan sehari-hari  dilaksanakan orang lain. Tetapi  tidak terlepas sama sekali dari keduanya. Jadi itu merupakan penghormatan kita terhadap keistimewaan. menurut saya Sri Sultan dan Paku Alam  tidak menjadi pejabat politik. Kerena Itu justru akan menghilangkan unsur keistimewaan. Saya khawatir jika mereka berpolitik, akan terseret arus politik ke sana kemari.

menjadi indonesia merdeka

pluralitas adalah hal yang tidak dapat di tolah kehadirannya. karena ini merupakan kehendak dari allah swt. Hal ini kemudian menjadi dasar kita untuk berbangsa dan bernegara. Jika kita merunjuk ke belakang tentang sejarah pembentukan dan pendirian negeri ini, fouding fathers telah merumuskan dengan sangat cerdas.

Pilihan sebagai Negara bukan agama, sekalipun masyarakat mempunyai keterikatan dengan agama- agama atau negara sekuler, merupakan suatu yang berharga selama kelangsungan hidup ini. Namun,  kecerdasan fouding fathers tidak kita diikuti secara teliti dengan cermat. Malahan cenderung  dinegasikan, sehingga yang muncul demikian adalah adanya keinginan uniformisasi.

Dalam kaitan sebagai Negara nonsekuler dalam arti memercayai kehadirat Tuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita kemudian mendeklarasikan sebagai religious society, tentu saja apapun nama agamanya, untuk suku ras, kelas dan golongan manapun. Tentu saja, pilihan Negara yang bukan sebagai Negara agama dan bukan juga sebagai Negara sekuler tidak merupakan pilihan satu- satunya untuk terus dipertahankan sampai hari kiamat. Namun begitu, untuk merubah pilihan berbangsa dan bernegara haruslah memiliki landasan rasionalitas yang memadai sehingga pilihan - pilihan dapat diterima.

            Berbeda pilihan antara masa awal pendirian Negara memang tidak salah dan berdosa. founding fathers juga bukan nabi apalagi tuhan yang telah menentukan seluruh karyanya didalam kitab suci. Dalam konteks pluralitas warga nrgaea dan bangsa itulah, kajian dalam bagian ini hendak memberikan gambaran tentang suatu kondisi dimana posisi Negara tampak akan memperkuat posisinya dihadapan masyarakan religious dengan suatu peraturan yang kontroversial.  Peraturan tersebut memang sampai sekarang belum disahkan oleh birokrasi Negara, tetapi indikasi untuk dipaksakan pada warga negara menjadi perdebatan yang serius dikalangan masyarakat.

Uniformasi telah terjadi pada rezim ini berkehendak “manjawabkan” seluruh budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya jawa.Ini kesalahan besar yang tidak boleh terulang kembali. Indonesia masa depan adalah  Indonesia yang beragam agama, etnis, suku, ras dan golongan/kwlas social. Sabab itu,revolusi kelas yang dikhotbahkan Marx,Lenin dan kaum Marxis tidak berhasil karena memang tidak mungkin menjadikan seluruh warga masyarakat menjadi satu jenis kelas sosial. Revolusi kelas dapat menjadi cita-cita tatkala masyarakat kita mangalami penindasan yang maha dahsyat oleh kelompok dominan, sehingga hanya dengan menumbuhkan kesadaran kelas proletar maka perubahan akan terjadi. Hegemoni akan terbongkar tatkala masyarakat tertindas sadar akan posisinya yang marjinal. Untuk penjelasan tentang sublimasi represif dapat kita temukan dalam tulisan filsuf yang sosiolog Herbert Marcuse; One Dimention Man (1957).

Perkawinan sebagai contoh topic, bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa cultural yang bersifat social. Ketika banyak orang yang akan terlibat pada hal tersebut, dan banyak orang yang akan memaknainya, maka secara psikologis suatu pasangan belum akan siap melakukan perkawinan lintas agama, lintas cultural dan lintas kelas social, mungkin akan lebih baik untuk tidak dijalankan. Konflik mei 1998, konflik di ambon, konflik di sambas, di sanggauledo dan poso barangkali menyisakan semacam penyesalan- penyesalan dalam diri masing- masing individu. Perubahan akan terjadi ketika sikap dan perilaku bertemu, belajar dan saling mempengaruhi dan terpengaruh.  Pertemuan berbagai  orang yang secara social, agama dan pandangan keagamaan yang berbeda akan membentuk suatu yang bersifat sama.dalam prespektif kaum liberal, disisi lain, sebagaimana dikemukakan Will Kymlicka, (2003: 236- 240) menyatakan bahwa toleransi agama merupakan pikiran yang sangat menekankan pada adanya kebebasan individu dalam beragama.kini merupakan kebebasan individu untuk beribadah, menyebarkan agama, pindah agama, atau bahkanmenolak agama. Dalam “ system millet” Turki utsmani, misalnya, umat islam, Kristen dan yahudi, semuanya diakui sebagai suatu kesatuan yang memerintah diri sendiri (millet), dan diperkenagkan menjalankan hukum agama yang restriktif kepada para umatnya masing- masing.

 Untuk berbagai alasan teologis dan strategis, orang- orang turko Ottoman memberikan kepada kelompok minoritas tidak hanya kebebasan untuk menjalankan agamanya, tapi juga suatu kebebasan yang lebih umum untuk memerintah diri sendiri dan urusan yang murni internal, seperti keluarga dengan undang- undang dan hukumnya tersendiri. System millet sebenarnya merupakan setem federasi  teokrasi yang banyak ditolak oleh penggas liberalism dari Locke, sampai kant dan mill, namun demikian system millet ini bisa dikatakan paling maju dari system non- liberalism menuju toleransi agama.

Sumber: Dr. Zuly Qodir (sosiologi politik islam)

organisasi publik dan swasta

a.      Perbedaan OMP dan OMS

Pada dasarnya organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Atau dapat juga diartikan sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Dalam perkembangannya organisasi di bagi kedalam beberapa tipe, antara lain organisasi manajemen publik (OMP) dan organisasi manajemen swasta (OMS). Organisasi manajemen publik.

Dari sisi struktur, organisasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Termasuk dalam konteks ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga terkait. Struktur orgasisasi publik sangat tersentralisasi, hal ini dapat dilihat dari kewenangan pimpinan pusat yang sangat besar. Sehingga aliran informasi dalam rangka pembuatan keputusan tidak merata.

Dari segi proses dapat dilihat pada faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, dan lain-lain, Manajer pada organisasi swasta lebih memiliki kopetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan. Karena memang ukuran keberhasilan pada organisasi swasta lebih tegas dan tidak bervariasi, sedang ukuran  keberhasilan pada organisasi publik tidak jelas dan menyangkut banyak hal yang luas.

Dibawah ini beberapa perbedaan antara organisasi swasta dan publik:

1.      Perspektif waktu Pejabat organisasi manajemen publik mempunyai waktu menjabat yang lebih terbatas dari pada organisasi swasta. Masa kerja pejabat organisasi publik dibatasi oleh kalender politik. Misalnya pejabat organisasi publik hanya dibatasi lima tahun selama menjabat.

2.      Karena faktor pertama tersebut maka pejabat OMP lebih singkat ketimbang OMS.

3.      Sifat organisasi publik lebih berorientasi pada publik atau masyarakat luas pada umumnya. Sementara dalam organisasi manajemn swasta berorientasi pada pasar.

4.      OMP lebih didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh negara, dan dioperasionalkan oleh aparat yang mempunyai jenjang karir tertentu, hal tersebut berbanding terbalik dengan OMS.

5.      Ukuran keberhasilan organisasi manajemen swasta dapat dispakati sedangkan dalam organisasi manajemen publik sulit untuk menentukan ukuran keberhasilan tersebut.

6.      Peranan media masa. Aktivitas OMP senantiasa disorot oleh media, karena aktivitasnya selalu berhubungan dengan masyarakat luas. Sementara dalam OMS tidak begitu disorot.

7.      Dampak legislasi dan yudisial. Pejabat publik senantiasa mendapat pengawasan dari legislatif, atau bahkan dipengaruhi oleh keputusan peradilan. Sementara dalam organisasi manjemen swasta tidak sedemikian rupa sehingga lebih leluasa dalam bertindak.

8.      Misi pemerintah pusat terlalu abstrak. Kurang operasional dibanding organisasi manajemn swasta. Misalnya dalam hal mencari pasar, mempertahankan kelangsungan organisasi, OMS lebih kuat misinya dibanding OMP.

9.      Aspek lingkungan. Dalam hal lingkungan manajemen antara OMP dan OMS memiliki perbedaan. Perbedaan akan terkait erat dengan keahlian, hirarki, dan karakter tehnologi maupun pelayanan yang dilakukan. Dengan demikian lingkungan yang berbeda akan berimplikasi terhadap gaya kepemimpinan.

10.  Dan lain sebagainya.

b.       Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan dalam organisasi

Faktor internal adalah faktor dari dalam organisasi yang mengakibatkan suatu perubahan organisasi. Faktor ini terdiri dari berbagai sumber didalam organisasi. Proses kerjasama dalam organisasi terkadang menjadi penyebab dilakukannya perubahan. Perubahan yang terjadi antara lain sistem kerjasama, perlengkapan organisasi.

Contohnya antara lain:

a.       Perubahan tujuan organisasi. Pada saat organisasi melakukan perubahan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi, maka hal ini akan berpengaruh pada perilaku individu dalam organisasi tsb.

b.      Perluasan tujuan organisasi. Perluasan tujuan organisasi juga akan mempengaruhi kegiatan kegiatan dalam organisasi tsb. Karena perluasan kegiatan akan berpengaruh pada semakin banyaknya kegiatan organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan.

c.       Semakin banyaknya volume kegiatan. Sama seperti perluasan tujuan, semakin banyaknya volume kegiatan maka akan menambah banyak tugas dari karyawan atau pegawai dalam organisasi tersebut. Hal ini tentunya juga akan merubah metode organisasi tersebut agar semua kegiatan dapat tercapai.

d.      Sikap dan perilaku anggota organisasi. Ini sangat berpengaruh dalam perubahan organisasi karena sikap dan perilaku anggota organisasi akan mempengaruhi kegiatan tan tujuan organisasi.

e.       Dan lain-lain

Faktor eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi. Organisasi pada dasarnya mempunyai sifat yang selalu merespon segala bentuk perubahan yang terjadi didalam lingkungan. Maka dari itu suatu organisasi sangat jarang melakukan perubahan besar tanpa adanya suatu perubahan atau dorongan dari lingkungan organisasi.

Contohnya:

a.       Perubahan politik. Pada saat terjadi perubahan peta politik dalam pemerintahan maka akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut, terutama organisasi manajemen publik. Karena organisasi pemerintah sebagian besar  kegiatannya dikendalikan oleh aktor yang memegang kekuasaan atau yang memiliki akses kuat dalam politik.

b.      Perubahan hukum. Aturan hukum yang berlaku akan berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan dalam organisasi agar sesuai pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu jika terjadi perubahan aturan hukum maka akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan dalam organisasi tsb. Tentunya organisasi juga harus menyesuaikan dengan aturan hukum yang baru.

c.       Perubahan demografi

d.      Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang cukup akan mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu jika terjadi perubahan SDM ini akan berpengaruh pada kegiatan organisasi tersebut. Semakin baik SDM akan membuat organisasi semakin maju, semakin menurun SDM yang dimiliki akan membuat organisasi tersebut semakin mundur.

e.       Ekonomi. Kondisi ekonomi yang terjadi disuatu negara akan mempengaruhi seluruh kegiatan dalam organisasi, karena faktor ekonomi merupakan faktor fital dalam melakukan kegiatan organisasi

f.        Peraturan pemerintah. Hal ini akan selalu menimbulkan perubahan dalam organisasi karena organisasi harus menyesuaikan diri dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

g.       Perkembangan teknologi. Semakin majunya teknologi akan meningkatkan kinerja dalam organisasi dan sebaliknya, tidak majunya teknologi akan menyebabkan kegiatan pencapaian tujuan organisasi tersebut semakin lambat.

permasalahan dana alokasi khusus

Permasalahan pertama dan utama dari dana alokasi khusus (DAK) adalah menyangkut kriteria khusus. Seperti  mengenai mekanisme alokasi DAK, daerah yang memiliki kemampuan fiskal di atas rata-rata tidak berarti tidak layak (eligible) untuk menerima DAK karena harus mempertimbangkan kriteria khusus. 

Yang menjadi permasalahan adalah kriteria khusus untuk daerah dengan karakteristik tertentu merupakan ketentuan yang sangat fleksibel sehingga akan sangat mudah diubah-ubah dan memungkinkan semakin besarnya jumlah daerah yang memiliki kemampuan fiskal di atas rata-rata menerima alokasi DAK. Jika ini terjadi, maka fungsi DAK yang dapat menjadi matching grant, suatu alokasi dana perimbangan untuk meningkatkan pemerataan kemampun fiskal antar daerah, akan menjadi berkurang efektivitasnya.

Penulis: Joko P Laksono

sistem kepartaian

         System kepartaian adalah pola perilaku partai politik dengan partai politik lainnya dalam suatu system politik yang menentukan mekanisme kerja suatu pemerintahan dan saling merespon satu sama lain dalam persaingan yang kompetitif.
       System kepartaian sangat penting dalam study partai politik karena secara umum sistem kepartaian membahas tentang bagaimana kompetisi maupun kerjasama antara partai partai dalam system tersebut. Selain itu mempelajari system kepartaian memberikan suatu cara yang berguna untuk mensimplifikasi realitas yang sangat komplek.

       System kepartaian juga akan memandu mereka yang baru belajar system politik sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang jauh lebih komprehensif.
      Cirri utama dari party system adalah:
a)  aktor utama dalam party system adalah partai politik yaitu sebuah oganisasi yang bersifat nasional untuk memperjuangkakn kepentingan kelompoknya
b)   semua partai politik yang masuk dalam party system merupakan partai politik yang mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu
c)   orientasi aktifitasnnya menguasai posisi struktur dan isu-isu pemerintahan yaitu menduduki jabatan dalam pemerintahan atau peka terhadap isu isu pemerintahan yang berkembang
d)    predictable. Setiap partai politik yang akan masuk dalam party system dapat diramalkan sebelumnya
cara yang dilakukan mourine duverger dalam melakukan klasifikasi system kepartaian yaitu berdasarkan jumlah parpol. Yang terdiri dari partai tunggal, dua partai dan banyak partai.
kelemahan mendasarnya adalah penggolongan berdasar jumlah partai tidak cukup mampu jelaskan stabilitas interaksi antar partai dan kaitannya dengan stabilitas pemerintahan

    Menurut sartori syarat agar sebuah partai perlu dihitung dalam suatu system kepartaian yaitu tergantung atas dua hal sbb:
a.Coalition potential
    Partai harus dibutuhkan, atau paling tidak dalam beberapa kondisi partai potensial dalam bentuk koalisi pemerintahan
b.Blackmail potential
    Keberadaan partai mempengaruhi taktik kompetisi antar parpol yang memiliki coalition potential.

Penulis: Joko P Laksono

anggaran responsif gender

  Ronda sharp 2004, ARG bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki laki dan perempuan tetapi strategi mengintegrasikan isu gender kedalam proses penganggaran, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender kedalam komitmen anggaran. terdiri dari seperangkat instrument untuk melihat belanja dan penerimaan pemerintahan terhadap gender.

 Sedangkan menurut permendagri 15/2008; penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.pelaksanaan Anggaran responsive Gender menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan karena berdasarkan survei yang dilakukan bank dunia Negara termiskin didunia menjadi semakin miskin karena kebijakan pemerintah tidak memiliki sensivitas dan tidak pro gender.

 Sebaliknya Negara Negara maju didunia menjadi semakin maju karena kebijakan pemerintahannya memiliki sensivitas yang tinggi dan pro gender. Selain itu ARG ini berkontribusi kepada pengurangan kemiskinan dan tujuan pembangunan,kontribusi kepada pembangunan dan pemerataan,kontribusi kepada pemberdayaan perempuan meningkatkan dukungan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan akomodasi hak kelompok rentan. Selain itu pelaksanaan ARG akan menghasilkan kesetaraan di dalam pemanfaatan hasil pembangunan serta Terdapat efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran  dan Terdapat data terpilah yang dapat dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan yang lebih baik .

                           Mekanisme pelaksanaan ARG

-          Permpuan, lansia, miskin, difabel

-          Berdasarkan komitmen kepala daerah

Kendala

-          mindset pejabat dan masyarakat sulit dirubah

-       anggaran terbatas (sub anggaran untuk DIY terbatas,anggaran kecil padahal program dan kegiatan banyak)

-          bapedda sebagai motor penggerak ARG

Penulis: Joko P Laksono

memahami konflik

  a. Memahami konflik: perspektif

Masyarakat mempunyai perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika kita bertemu dan bekerjasama dengan orang lain, kita mengalami bahwa pandangan mereka tentang sesuatu hal kadang berbeda. Perbedaan perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua miliki maksud yang sama atau ketika perbedaan yang lebih kuat dari pada pandangan yang lain. Kemungkinan lainnya perbedaan perbedaan itu dapat dilihat sebagai sumber daya yang menuntun kearah pemahaman yang lebih luas terhadap permasalahan.

b. Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda

Konflik dan kekerasan masing masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

  1. Konflik: adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki suatu sasaran yang tidak sejalan.

 2. Kekerasan: meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik , mental, sosial, atau lingkungan.

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebgian besar atau semua pihak yang terlibat.

Jika konflik itu selalu ada berarti memnag konflik itu dibutuhkan kehadirannya. Manfaat konflik ini antara lain membuat orang orang menyadari adanya banyak masalah , mendorong kearah perubahan yang diperlukan, menimbulkan semangat, dan lain-lain.

Menangani konflik: mengintensifkan konflik

Mengintensifkan konflik kadang memang perlu. Misalnya ketika orang orang hidup makmur dan memiliki kekuatan dan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya, mereka tidak memperhatikan atau menolak untuk mengakui bahwa banyak orang lain yang miskin dan tersisih. Dalam hal ini konflik perlu dimunculkan sehingga perubahan-perubahan yang memang diperlukan bisa terjadi.

Dua hal berbeda yang harus dipahami adalah:

a. Mengintensifkan konflik, adalah mengungkapkan konflik laten kepermukaan dan menjadikannya terbuka untuk mencapai suatu tujuan.

b. Meningkatkan konflik: yang merujuk kepada suatu situasi yang menunjukan adanya peningkatan tingkat ketegangan dean kekerasan.

Menekan konflik

Jika suatu konflik ditekan, masalah-masalah baru akan muncul dimasa depan. Konflik itu sendiri mungkin saja menjadi bagian dari solusi suatu masalah. Konflik dapat berubah menjadi kekerasan jika:

a.       Saluran daialog dan wadah untuk menyalurkan / mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai.

b.      Suara-suara ketidak sepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi.

c.       Banyak ketidak stabilan, ketidak adilan dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas.

Berbagai pendekatan untuk mengelola konflik

Banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menyelasaikan konflik. Hingga akhir tahun 1980 analisis banyak terjadi peperangan antar negara. Namun sebagian besar perang sekarang adalah perang saudara dan sebagian besar korbannya adalah warga sipil. Sementara kaum pria lebih besar kemungkinannya untuk terbunuh atau dipaksa untuk menjadi kaumk tentara, kaum wanita dan anak-anak merupakan sebgian besar masyarakat yang menjadi korban, tersingkir atau menjadi pengungsi.

Istilah-istilah berikut menunjukkan berbagai pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya. Disini digunakan transformasi konflik secara lebih umum untuk menggambarkan situasi secara keseluruhan.

a. Pencegahan konflik: bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang luas.

b.Penyelesaian konflik: bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.

c. Pengelolaan konflik: bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

d. Resolusi konflik: menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan bisa tahan lama diantara keloimpok-kelompok yang bermusuhan.

e. Transformasi konflik: mengatasi konflik-konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Teori teori mengenai berbagai penyebab konflik

1. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

2. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

3. Teori kebutuhan manusia

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi.

4. Teori identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam. Yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan.

5. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan ketidak cocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budayayang berbeda.

6. Teori transformasi konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setaraan  dan ketidak adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.